UNPAD Bantu Pendidikan Remaja Desa

Cianjur – Pelajar SMP di desa Gekbrong, Kecamatan Warung Kondang, Kabupaten Cianjur, menerima pendidikan tambahan dari mahasiswa Universitas Padjajaran sebagai bentuk usaha mereka dalam membantu pengembangan bakat dan minat. Juga, sebagai rasa kepedulian sosial terhadap mereka yang membutuhkan namun kurang beruntung untuk mendapatkannya.

Seminar dan pelatihan ini dikemas sebagai rangkaian acara “Alsa Care and Share 2012” yang diadakan Alsa Local Chapter Universitas Padjajaran dalam rangka penancapan bambu pertama “Pondok Alsa”.  Pondok Alsa nantinya diharapkan dapat  menjadi tempat bagi remaja dan masyarakat sekitar Desa Gekbrong untuk mengembangkan bakat mereka di bidang kesenian dan kreatifitas lainnya.

“Kami berharap dana untuk pembangunan Pondok Alsa ini dapat terkumpul lebih cepat, karena dengan suksesnya acara Alsa Care and Share 2012 pada 16 Desember kemarin, kami ingin dengan segera menyerahkan pondok Alsa kepada masyarakat desa Gekbrong sehingga dapat difungsikan sebagai sarana pengembangan diri mereka,” ujar Project Officer Alsa Care and Share 2012, Izza Derizqy.

Desa ini  tidak mempunyai fasilitas untuk remaja mengasah kemampuan non formalnya. Mereka semata-mata hanya mengenyam pendidikan formal yang letaknya pun cukup jauh dari desa mereka. Hal ini yang mengusik rasa kepedulian sosial para mahasiswa Universitas Padjajaran yang tergabung dalam ALSA (Asian Law Student’s Association) untuk berbuat sesuatu.

Meminjam SDN Gekbrong sebagai tempat pelaksanaan acara, para mahasiswa Unpad ini mengundang  drg Fidya Meditia Putri, Ferry Perkantara Armadi, dan Dik Doang untuk memberikan pendidikan tembahan kepada para remaja di desa.

Setiap pembicara memberikan bentuk pendidikan sesuai dengan bidangnya masing-masing. Coaching Clinic dan wawasan sepakbola diberikan Ferry. Dik doang memberikan pengarahan mengenai berkesenian dan kehidupannya. Sedangkan drg Fidya menyampaikan pengetahuan mengenai hidup sehat. “Materi diberikan dalam bentuk teori dan diskusi untuk memudahkan para remaja setempat mengaplikasikannya”, kata Izza Derizqy.

Tol Jagorawi Rusak, Kenyamanan Pengguna Tol Terganggu

Gara-gara proyek terowongan Kementerian Pekerjaan Umum di lintas tol Jagorawi Km 13, ribuan pengemudi mobil merasa terganggu kenyamanannya. Pasalnya, para pengguna jalan tol tersebut sudah membayar tol yang cukup mahal. Para pengemudi umumnya mengeluhkan kondisi jalan bergelombang sehingga menimbulkan antrean yang cukup panjang hingga lebih lima kilometer di ruas tol Jakarta-Bogor itu.

Penyebab kemacetan parah tersebut, adalah pembangunan proyek terowongan milik Kementerian PU. Pasca penyelesaian penutupan terowongan ini yang kurang rapi sehingga membuat empat lajur tol Jagorawi menuju Bogor mengalami kerusakan parah. Akibat jalan yang bergelombang, mobil hanya bisa melaju dengan kecepatan rata-rata 20 Km per jam.

Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi mengatakan, bagaimanapun pihak Jasa Marga harus menjamin kelancaran pengguna jalan tol karena mereka sudah membayar tol. “Jasa Marga seharusnya berani menegur Kementerian PU atas dampak pembangunan terowongan itu, dan meminta kompensasi atas kerusakan di jalan bebas hambatan tersebut,: ujarnya, Minggu (13/1)

Tulus mengingatkan Jasa Marga tidak boleh “membiarkan” Kementerian PU selaku pemilik proyek terowongan bertindak tanpa perencanaan yang baik, yang pada akhirnya merugikan konsumen pemakai jalan tol menderita kemacetan yang parah saat melintas di tol Jagorawi selama ini.

Menurut dia, jangan sampai ada kesan Jasa Marga tidak berani menegur Kementerian PU sehingga akibatnya membuat sengsara ribuan pengguna jalan tol yang setiap hari melalui jalan bebas hambatan tersebut. “Jasa Marga harus menggunakan hak tegur dan meminta kompensasi atas kerusakan yang terjadi di tol Jagorawi itu,” ujarnya.

Pihak Jasa Marga selaku pengelola jalan tol tersebut, memang sedang berupaya menangani kemacetan akibat kerusakan jalan tol tersebut. Selain memperkuat koordinasi dengan aparat di lapangan, pihaknya pun siap melakukan rekayasa lalu lintas di jalur tersebut.

“Tol Jagorawi padat merayap. Kecepatan 10-20 km/jam akibat adanya perbaikan di jalur setelah GT Cibubur Utama,” ujar Sugianto, pengemudi kendaraan pribadi kepada Neraca, Sabtu (12/1).

Menurut dia, kondisi  macet parah mulai terasa dari Km 3 sampai Km 15 karena habis pintu tol Cibubur ada jalan menggelembung. Kondisi ini mengakibatkan kendaraan sulit melintas dan harus menurunkan kecepatannya. Akibatnya kemacetan panjang, terjadi di dua arah hingga lima kilometer lebih. Rusaknya ruas jalan tol ini terjadi sepanjang 10 meter di sekitar Km 14.

Kepala Komunikasi Eksternal Jasa Marga, Wastah Gunadi, mengakui adanya kerusakan jalan tol tersebut. Menurutnya kondisi itu sudah terjadi sejak beberapa hari terakhir. Kerusakan ini dikarenakan adanya pembangunan proyek pembangunan terowongan tersebut.

”Pasalnya Kementerian PU dari arah Jalan Arteri Cibubur atau Transyogi tembus ke Tol Jagorawi arah Jakarta. Akibatnya jalanan tersebut rusak,” ujarnya kepada pers, pekan lalu.

Dijelaskan oleh Wastada, seluruh empat lajur Tol Jagorawi rusak. Namun tingkat bergelombang aspal di keempat lajur tersebut memiliki variasi antara 50 cm hingga 1 meter. Memang akibat kondisi jalan yang rusak itu sangat berbahaya bagi mobil yang melintas.

Untuk mengatasinya, sudah dilakukan berbagai upaya. Selain, juga sudah berkoordinasi dengan pihak kepolisian dan menyiapkan rekayasa lalu lintas di tol tersebut guna mengurai kemacetan kian parah.

Hatta Bantah Ikut Tentukan Kuota Daging Impor

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Hatta Rajasa, membantah ikut-ikutan dalam penentuan kuota daging impor daging setiap tahunnya. Menurut dia, keputusan impor daging hanya sebatas koordinasi di tingkatannya.

“Menko tidak nunjuk apa-apa, rakor itu mengkoordinasikan. Saya rasa Pak Bayu Krisnamurthi [Wakil Menteri Perdagangan], sudah menjelaskan koordinasinya. Kemudian dari Menteri Pertanian, Suswono, dibahas oleh Bu Diah Maulida [Deputi Menko Bidang Pertanian] karena perdagangan punya pikiran lain,” kata Hatta di kantornya, Jakarta, Jumat malam, 1 Februari 2013.

Koordinasi tingkat Menko penting guna memastikan stabilitas harga dan ketersediaan komoditas tersebut terjaga. Sehingga kebutuhan masyarakat terpenuhi.

“Untuk itulah diharmoniskan oleh deputi, dicek bagaimana ini stakeholder-nya, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, dalam rapat Menko atas permintaan Menteri Pertanian,” jelas Hatta.

Untuk itu terkait dengan kasus suap kuota daging impor sapi oleh PT Indoguna Utama yang melibatkan eks presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq, bukanlah keputusan di tingkatan Menko.

“Kami serahkan pada Kementerian Pertanian mereka yang jalan mau sistemnya seperti apa, siapa yang ditunjuk, berapa besar, perusahaan ini dapat seberapa sudah bukan urusan Menko,” tandasnya.

Pemerintah menurutnya, mendukung penuh Komisi Pemberantasan Korupsi guna menuntaskan kasus tersebut. Sehingga pada akhirnya pengelolaan pemerintah dapat lebih akuntabel.

Sebelumnya, Menteri Pertanian Suswono mengaku heran dengan kasus dugaan suap Rp1 Miliar dari direksi PT Indoguna Utama kepada Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Luthfi Hasan Ishaaq untuk urusan impor daging sapi.

Menurut Suswono, jika memang benar perusahaan importir itu berusaha menyuap petinggi partainya untuk mendapat jatah kuota impor, jelas akan percuma. Karena alokasi kuota impor bagi tiap perusahaan yang direkomendasikan sudah ditetapkan secara jelas melalui keputusan rapat di Kementerian Koordinator Perekonomian.

“Kuota impor diputuskan dalam rapat Menko Perekonomian. Alokasinya pun sudah jelas. Ada rumusnya sehingga antar perusahaan akan mengetahui si A dapat kuota berapa, B berapa, dan seterusnya. Sangat transparan,” ujar menteri asal PKS ini dalam jumpa pers di Gedung kementerian Pertanian RI, Jakarta, Jumat 1 Februari 2013.

Patung Budha Tertinggi di Indonesia Dibangun di Bali

Patung Buddha tertinggi di Indonesia dibangun di Gilimanuk, Jembrana, Bali. Patung Buddha ini akan menjadi ikon baru Pulau Bali dan diharapkan menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan yang datang ke Bali.

Patung Buddha ini dibangun di dalam area Vihara Empu Astapaka, Gilimanuk, Jembrana. Dibangun selama satu tahun, biaya yang akan dihabiskan ditaksir mencapai biaya Rp1 miliar lebih. Rencananya, patung ini akan diresmikan pada 6 Juni 2013 mendatang.

“Tingginya 25 meter. Ini akan menjadi patung Budha tertinggi di Indonesia karena selama ini belum pernah dibuat patung Budha setinggi ini,” kata Ketua Majelis Agama Buddha Theravada Indonesia (Magabudhi) Bali, Sudiarta Indrajaya, di Denpasar, Jumat 1 Februari 2013.

Desain patung Buddha yang dibangun di Vihara Empu Astapaka Gilimanuk ini juga berciri khas Indonesia. “Patung Buddha ini akan menjadi ikon baru, yakni Bali sebagai Pulau Dharma. Jadi wisatawan yang baru masuk Bali lewat Gilimanuk akan melihatnya,” ujar Sudiarta.

Patung ini nantinya diharapkan akan menjadi daya tarik baru di kawasan Gilimanuk, Jembrana. “Patung Buddha ini bukan semata untuk keperluan ibadah saja. Nantinya bisa juga menjadi tempat singgah bagi warga maupun wisatawan yang kebetulan melintas di Gilimanuk,” katanya.

Transportasi Air, Bisakah Atasi Macet Jakarta

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menghidupkan lagi transportasi air. Moda transportasi ini sempat beroperasi pada masa pemerintahan Gubernur DKI Sutiyoso. Namun gagal dikembangkan karena kondisi sungai yang tidak mendukung.

Jika dulu waterway melaju di aliran sungai Kanal Banjir Barat, kini Dinas Perhubungan DKI Jakarta memilih jalur laut dan Kanal Banjir Timur. Kapal akan menyusuri air dari KBT Marunda hingga laut Muara Baru. Rencananya uji coba akan dilakukan dalam dua pekan ke depan.

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Udar Pristono, menjelaskan selama uji coba, penumpang tidak akan dikenai biaya alias gratis. “Nanti kalau sudah jadi bisnis, baru jalan dan bayar,” kata Pristono, Jumat, 1 Februari 2013.

Dua kapal kecil dengan daya angkut 30 orang itu akan bolak balik mengantarkan penumpang. Dan pada bulan Maret akan ditambah dua lagi hingga jadi empat kapal. Dinas Perhubungan menyiapkan dana Rp15 miliar untuk membeli dua kapal baru. Adapun kapal yang akan digunakan adalah jenis kerapu.

Angkutan ini menjadi alternatif bagi warga Marunda, Jakarta Utara, yang akan menuju Muara Baru. Untuk memudahkan, dibangun sebuah dermaga di Muara Baru dan Marunda. Jarak dari rusun ke dermaga relatif dekat yakni hanya 800 meter.

Jika menggunakan transportasi darat, dari Marunda menuju Muara Baru membutuhkan waktu sekitar 1,5 jam. Sementara dengan kapal lebih efektif yakni hanya 30 menit.

Pembukaan rute laut sepanjang 17 kilometer itu diprediksi bakal memangkas separuh perjalanan warga melalui jalur darat. Saat ini sebagian warga korban banjir Muara Baru, yang kini tinggal di rumah susun sederhana sewa Marunda, menggantungkan hidupnya dari hasil tangkapan laut yang diperjualbelikan di kawasan pelelangan ikan kawasan itu.

Selama ini warga tidak hanya berhadapan dengan macet tapi juga berjuang melawan kendaraan besar kontainer yang lewat di Tanjung Priok.

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, mengatakan jika uji coba berhasil maka perjalanan akan diperpanjang lagi hingga ke sepanjang Kanal Banjir Timur Duren Sawit. Ini untuk memudahkan akses bagi warga di Jakarta Timur menuju Jakarta Utara atau Pantai Ancol.

“Diteruskan dari Kanal Banjir Timur ke Duren Sawit karena airnya cukup bagus,” kata Jokowi. Nantinya akan ada empat rute yang dilalui moda transportasi, yaitu dari Duren Sawit, Marunda, lalu Ancol-Muara Baru, dan Muara Baru-Angke.

Jokowi berharap moda trasnportasi ini dapat mengurangi beban jalan raya, meski menurut Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, Kanal Banjir Timur tidak dirancang untuk konsep waterway. Ahok menjelaskan, konstruksi jembatan di sepanjang KBT memiliki tiang pondasi yang berdekatan. Sehingga tidak mungkin dilewati perahu.  “Tidak hanya itu, ada beberapa badan jembatan yang turun,” kata Ahok.

Agar tidak gagal

Pengamat perkotaan Yayat Supriatna, menilai ‘taksi air’ ini akan efektif jika didukung dengan jadwal yang teratur dan tepat waktu. Pemprov DKI juga harus memberi jaminan rasa aman sehingga warga tidak ragu untuk memanfaatkan transportasi ini. “Jam operasional harus tegas. Harus ada kepastian warga aman menggunakan itu,” kata Yayat kepada VIVAnews.

Dari segi operasional, Yayat mengatakan, kapal air ini lebih mudah dibanding waterway pada era Sutiyoso. Pengelola tidak perlu menjaga permukaan air laut agar tetap stabil. Begitu juga sampah yang relatif lebih sedikit dibanding sungai.

Yayat menjelaskan, di masa pemerintahan Gubernur Sutiyoso, waterway itu tidak lagi kelanjutannya karena sampah dan ketinggian air sungai yang tidak stabil. Jika transportasi laut ini berhasil maka Jakarta akan memiliki pilihan trasnportasi.

Dengan adanya kapal ini dengan sendirinya laut yang menjadi rute perjalanan akan selalu terkontrol. Tampil lebih bersih dan indah, sehingga menambah daya tarik Jakarta sebagai daerah kunjungan wisata. Polusi pun dapat dikurangi. “Yang perlu aspek keselamatan, jangan kelebihan muatan dan jangan terlalu mahal,” kata dia.

Direktur Eksekutif Institut Studi Transportasi Darmaningtyas, mengatakan, ada beberapa hal yang harus disiapkan oleh Pemprov DKI untuk menjalankan trasnportasi air di KBT agar tidak gagal seperti waterway Halimun–Dukuh Atas pada 2007 lalu.

Persiapan itu antara lain menjaga kestabilan debit air kali yang dipakai untuk moda angkutan air, pengerukan sedimentasi kali, dan penataan sepanjang kawasan sempadan kali.

Menurut dia memang sudah saatnya paradigma pengembangan jalan berubah. Saat ini sulit jika hanya mengandalkan pengembangan angkutan jalan. “Saatnya kembali melihat sungai sebagai potensi yang dapat dimanfaatkan,” ucap dia.